Dunia tengah menghadapi ketidakpastian geopolitik yang semakin mencuat, terutama akibat meningkatnya rivalitas antara dua kekuatan besar: Amerika Serikat (AS) dan China. Dalam rentang 2025 hingga 2045, sejumlah pakar IKAL Strategic Center (ISC) memproyeksikan bahwa arah masa depan tatanan global akan sangat ditentukan oleh bagaimana dua negara ini memproyeksikan kekuatannya secara ekonomi, militer, dan diplomatik. Dalam konstelasi ini, Indonesia (bersama ASEAN) tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi titik strategis di kawasan Indo-Pasifik yang kini menjadi panggung utama perebutan pengaruh global.

Demikian pokok utama pikiran yang mencuat dalam diskusi yang diadakan IKAL Strategic Center (ISC), di Sekretariat ISC, Jakarta (31/07/2025). Diskusi ini secara offline dan online, dalam offline dihadiri oleh Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH, MH, Wakil Ketua Bidang Ekonomi ISC Dr. Ending Fadjar, SE., MA., Ketua Bidang Hukum dan HAM Irjen Pol. (Purn) Drs. Bekto Suprapto, MSi., Wakil Ketua Bidang Sosialisasi, Komunikasi dan Kerja  Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, serta Dr. Drs. Abdur Rahman Sabara, MS., IS, MH. Sedangn online antara lain Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Pemantapan Nilai-nilai Kabangsaan Dr. Silverius Y. Soeharso, SE., MM., Psi., serta Ketua Bidang Politik Hadiah Herawawati, SH., L.L.M.

Dalam diskusi bermutu ini tertelisik pula skenario besar yang berkembang dalam diskursus geopolitik internasional. Pakar ekonomi dari ISC, Dr. Ending Fadjar, SE., MA., menyampaikan telisikannya bahwa pertama, AS tetap mempertahankan hegemoninya secara global, sementara China mengalami stagnasi akibat tekanan ekonomi domestik, isu demografi, dan resistensi internasional. Kedua, China justru tampil dominan dengan menguatkan jaringan ekonomi dan teknologinya, sementara AS mengalami kemunduran karena krisis politik internal dan melemahnya posisi globalnya.

Menelisik perkembangan tersebut, Dr. Ending Fadjar, SE., MA., menekankan pentingnya Indonesia merumuskan ulang strategi ketahanan nasionalnya. “Posisi kita terlalu strategis untuk bersikap pasif. Indonesia harus menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional, bukan hanya lewat diplomasi dan pertahanan militer, tetapi juga dengan membenahi faktor internal—terutama reformasi sosial dan ekonomi yang bebas dari korupsi,” tegas Prof. Dr. Wahyudin, di Jakarta, Rabu (31/07/2025).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pakar sosiologi, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, menelisik bahwa posisi Indonesia sebagai ‘gerbang dunia’ diperebutkan secara halus maupun terbuka. Namun, keunggulan strategis ini bisa berubah menjadi kerentanan jika tidak disertai dengan ketahanan domestik yang kuat. “Dalam diplomasi regional, Indonesia punya modal untuk jadi penyeimbang strategis. Tapi jika praktik ketimpangan sosial terus dibiarkan, kita justru akan menjadi objek penetrasi kekuatan asing,” ungkap Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri seraya diingatkan agar Indonesia jangan lalai membaca konteks global secara menyeluruh.

Sedangkan Dr. Ending Fadjar, SE., MA mengingatkan juga bahwa negara-negara besar, menurutnya, tidak lagi perlu menaklukkan negara lain dengan kekuatan militer. “Mereka cukup masuk lewat proyek infrastruktur, penguasaan teknologi strategis, atau memanfaatkan celah hukum dan kebijakan publik yang lemah,” katanya. Ketergantungan terhadap pihak luar seperti ini, menurutnya, bisa melemahkan kemandirian negara.

Untuk mengatasi tantangan jangka panjang, kedua akademisi tersebut menekankan pentingnya reformasi sosial yang bermula dari pendidikan karakter dan moral kewarganegaraan. Prof. Gumilar menekankan bahwa pembangunan generasi muda antikorupsi harus dimulai sejak dini. “Pendidikan kita harus menanamkan nilai kebangsaan, integritas, dan tanggung jawab sosial, bukan hanya hafalan teks normatif,” ujarnya.

Adapun Dr. Ending Fadjar menyebut pembenahan struktur ekonomi juga harus menjadi prioritas. Jika penguasaan ekonomi tetap terkonsentrasi pada segelintir oligarki dan konglomerat rente, maka potensi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi akan terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai momentum kebangkitan nasional menjelang satu abad kemerdekaan. “Visi tanpa etos reformasi hanya akan jadi slogan. Kita tidak bisa terus-menerus berbicara tentang Indonesia Emas jika menggantungkan nasib pada kekuatan luar,” tegas Dr. Ending Fadjar.

Menutup pandangannya, Prof. Gumilar mengingatkan bahwa kekuatan strategis Indonesia tidak cukup dibangun melalui kekuatan militer atau kebijakan luar negeri. Dunia hari ini menilai negara bukan hanya dari apa yang ditampilkan di forum internasional, tetapi dari seberapa kokoh tata kelola dan etika publik di dalam negeri. “Jika kita ingin dihormati secara global, maka kita harus internal. Itulah pertahanan sejati,” pungkasnya.