Abstrak

Peringatan Perang Dunia II di Tiongkok bukan hanya seremoni sejarah, melainkan refleksi atas kebangkitan geopolitik global. China, yang kehilangan lebih dari 15 juta jiwa dalam perang melawan Jepang, kini memanfaatkan momentum peringatan untuk membangun legitimasi domestik dan sekaligus mengartikulasikan klaim sebagai kekuatan global. Di sisi lain, tatanan dunia pasca-1945 yang dibangun Amerika Serikat tengah mengalami erosi. Perayaan Victory Day di Beijing menjadi simbol dari benturan dua arsitektur: “America First” yang cenderung unilateral, dan “China-led connectivity” yang berupaya mempersatukan Global South. Artikel ini menganalisis makna strategis peringatan tersebut dalam perspektif geopolitik, menyoroti implikasinya terhadap arsitektur keamanan internasional, serta menelaah posisi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dalam menavigasi pergeseran tatanan dunia. Dengan metodologi analisis geopolitik-historis, tulisan ini menekankan bahwa memori kolektif perang tidak semata romantika masa lalu, tetapi instrumen untuk membentuk legitimasi masa depan.

Kata kunci: China, Perang Dunia II, geopolitik, memori kolektif, Indonesia, tatanan global.

1. Pendahuluan

Sejarah seringkali menjadi panggung legitimasi politik. Negara-negara besar tidak hanya mengenang perang sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebagai sumber simbolik untuk mengartikulasikan identitas nasional dan klaim geopolitik. Peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II yang dirayakan Tiongkok melalui Victory Day Parade menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah ini sekadar penghormatan terhadap para korban, ataukah sebuah strategi diplomasi simbolik untuk mempertegas status China sebagai kekuatan global?

Martin Jacques, akademisi dan komentator geopolitik, menekankan bahwa Barat cenderung “lupa” terhadap kontribusi China dalam Perang Dunia II. Narasi sejarah di Eropa dan Amerika lebih banyak berpusat pada front Eropa dan Pasifik, sementara pengorbanan China nyaris terhapus dalam memori kolektif global. Kini, dengan kebangkitannya, China berupaya “menulis ulang” posisinya dalam sejarah dunia, sekaligus menegaskan arah baru geopolitik abad ke-21.

2. Konteks Historis & Memori Kolektif

Perang Sino-Jepang (1937–1945) menelan korban luar biasa: jutaan warga sipil terbunuh, kota-kota hancur, dan infrastruktur porak-poranda. Namun, dalam narasi Perang Dunia II versi Barat, kontribusi China sering direduksi.

Dalam kerangka geopolitik memori, hal ini mencerminkan hegemoni narasi Barat. Siapa yang berhak menulis sejarah, dialah yang menguasai legitimasi moral. China menyadari ketidakadilan ini, sehingga Victory Day Parade bukan sekadar seremoni, melainkan strategi “de-westernisasi sejarah” dengan menegaskan: China juga pemenang perang, dan dengan demikian memiliki hak menentukan arah masa depan dunia.

Peringatan ini juga berfungsi sebagai nation-building tool. Di tengah transisi menuju status global power, pemerintah Tiongkok menggunakan memori perang untuk menyatukan rakyat, membangun rasa bangga, dan memperkuat legitimasi Partai Komunis sebagai penjaga sejarah sekaligus masa depan.

3. China, Memori, dan Geopolitik Baru

Ada tiga dimensi utama yang dapat ditarik dari perayaan tersebut:

1. Legitimasi Historis

China menampilkan dirinya bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi kontemporer, tetapi juga sebagai bangsa yang “berhak” memimpin karena pengorbanannya di masa lalu.

• Diplomasi Simbolik

Undangan terhadap pemimpin dunia pada parade tersebut merupakan pesan bahwa China ingin menempatkan dirinya sebagai center of gravity dalam membangun tatanan multipolar.

• Narasi Anti-Unilateralisme

Dengan membandingkan dirinya dengan “America First” ala Trump, China menampilkan citra alternatif: bukan dominasi tunggal, melainkan integrasi Global South melalui inisiatif seperti BRI (Belt and Road Initiative) dan SCO (Shanghai Cooperation Organization).

Dalam kacamata geopolitik, ini adalah perebutan discursive power, siapa yang mengontrol narasi global, dialah yang menguasai legitimasi politik internasional.

4. Amerika Serikat, Eropa, dan Krisis Tatanan Global

Tatanan dunia pasca-1945 dibangun di atas institusi seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, dengan AS sebagai arsitek utama. Namun, kini fondasi itu rapuh.

• Eropa menghadapi stagnasi geopolitik dan fragmentasi internal pasca-Brexit.

• AS sendiri mengalami “fatigue” dalam memelihara status hegemonik; kebijakan luar negeri Trump yang unilateral menandai erosi komitmen pada multilateralisme.
• Institusi global semakin kehilangan daya legitimasi karena dianggap bias kepentingan Barat.

Dalam konteks ini, peringatan perang oleh China justru menjadi momentum untuk menegaskan bahwa dunia kini memasuki era transisi multipolar. Dengan kata lain, sejarah dijadikan alat untuk melawan hegemoni lama dan membangun tatanan baru.

5. Asia Tenggara dan Indonesia: Navigasi dalam Perubahan

Bagi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pergeseran ini menghadirkan dilema strategis. Di satu sisi, kawasan ini sangat bergantung pada keamanan yang disediakan AS, terutama melalui hubungan dengan sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Di sisi lain, ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dengan China.

Indonesia, dengan politik luar negeri “bebas aktif,” memiliki ruang manuver untuk memanfaatkan rivalitas ini. Peringatan perang di Beijing harus dibaca bukan semata seremoni, melainkan sinyal bahwa:

• China ingin memperluas legitimasi regional melalui soft power sejarah.
• ASEAN harus berhati-hati agar tidak terseret dalam politik memori yang dikapitalisasi untuk rivalitas global.
• Indonesia dapat memainkan peran jembatan dengan menekankan narasi collective security dan inclusive regionalism.

6. Implikasi Strategis bagi Indonesia

Ada lima implikasi strategis yang perlu dicermati:

1. Perang Narasi

Indonesia harus aktif mengembangkan narasi sejarahnya sendiri, agar tidak tenggelam dalam dominasi narasi AS–China.

• Diplomasi Memori

Sejarah perjuangan bangsa, termasuk keterlibatan dalam Konferensi Asia Afrika (1955), dapat menjadi modal untuk menawarkan visi alternatif atas tatanan dunia.

• Arsitektur Keamanan Regional

Indonesia perlu memperkuat peran dalam ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) serta kerjasama maritim, guna mencegah kawasan menjadi ajang perebutan militeristik.

• Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan ekonomi (China) berisiko tinggi. Diversifikasi mitra strategis (Jepang, India, Uni Eropa) adalah keharusan.

• Strategi Geopolitik Jangka Panjang

Indonesia harus memandang rivalitas AS–China bukan sekadar ancaman, melainkan peluang untuk mengokohkan diri sebagai middle power pivotal state di Indo-Pasifik.

7. Penutup: Memori sebagai Arah Masa Depan

Peringatan Perang Dunia II di Beijing mengingatkan kita bahwa memori kolektif bukan sekadar nostalgia, tetapi senjata geopolitik. China memanfaatkannya untuk menulis ulang sejarah global, sementara AS dan Barat menghadapi krisis legitimasi.

Bagi Indonesia, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana menavigasi rivalitas global, tetapi juga bagaimana memanfaatkan sejarahnya sendiri untuk membangun legitimasi di kancah dunia.

Jika China menghidupkan memori penderitaan perang sebagai legitimasi kebangkitan, maka Indonesia dapat menghidupkan memori perjuangan kemerdekaan sebagai legitimasi kepemimpinan moral.

Dalam dunia multipolar yang penuh ketidakpastian, sejarah bukan sekadar cermin masa lalu, melainkan kompas bagi masa depan.